Berbicara mengenai perdagangan internasional, tentunya tidak bisa lepas dari istilah ekspor. Ekspor menjadi salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Namun, dalam melakukan aktivitas ekspor, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi.
Apa itu Per 32 2014 Ekspor?
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi merupakan aturan yang mengatur tentang pengamanan data dan informasi dalam aktivitas ekspor. Peraturan ini mengatur mengenai standar keamanan informasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ekspor dalam mengirimkan data dan informasi terkait ekspor.
Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengamankan data dan informasi dalam perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kebocoran data dan informasi yang bisa mengancam keamanan negara dan masyarakat.
Siapa yang Terkena Dampak Per 32 2014 Ekspor?
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekspor. Hal ini termasuk eksportir, perusahaan ekspedisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang ke luar negeri.
Seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekspor harus memenuhi standar keamanan informasi yang ditetapkan dalam peraturan ini. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
Apa Saja Syarat dan Ketentuan yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha?
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekspor. Beberapa syarat dan ketentuan tersebut antara lain:
1. Penggunaan Sistem Elektronik yang Aman
Pelaku usaha harus menggunakan sistem elektronik yang aman dalam mengirimkan data dan informasi terkait ekspor. Sistem elektronik yang digunakan harus memenuhi standar keamanan informasi yang ditetapkan dalam peraturan ini.
2. Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Dokumen Ekspor
Pelaku usaha harus menggunakan sertifikat elektronik untuk dokumen ekspor yang dikirimkan melalui sistem elektronik. Sertifikat elektronik ini bertujuan untuk memastikan keaslian dokumen ekspor yang dikirimkan.
3. Penggunaan Sertifikat Digital untuk Barang Ekspor
Pelaku usaha harus menggunakan sertifikat digital untuk barang ekspor yang akan dikirimkan ke luar negeri. Sertifikat ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan.
4. Pelaporan Ekspor secara Elektronik
Pelaku usaha harus melaporkan ekspor secara elektronik melalui sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaporan ini harus dilakukan sebelum barang dikirimkan ke luar negeri.
5. Pengamanan Data dan Informasi
Pelaku usaha harus mengamankan data dan informasi terkait ekspor yang dikirimkan melalui sistem elektronik. Data dan informasi tersebut harus dienskripsi dan disimpan dalam sistem yang aman.
Apa Sanksi yang Diberikan Jika Pelaku Usaha Melanggar Peraturan Ini?
Jika pelaku usaha tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Beberapa sanksi yang dapat diberikan antara lain:
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif yang dapat diberikan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan rekening, penghentian sementara atau permanen atas akses ke sistem elektronik, dan denda administratif yang jumlahnya tidak lebih dari 10 miliar rupiah.
2. Sanksi Pidana
Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam tindak pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat diterima antara lain kurungan, denda, atau kombinasi dari keduanya.
Kesimpulan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan Data dan Informasi merupakan aturan yang sangat penting bagi pelaku usaha ekspor di Indonesia. Seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekspor harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
Peraturan ini bertujuan untuk mengamankan data dan informasi dalam perdagangan internasional untuk mengurangi risiko kebocoran data dan informasi yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Jika pelaku usaha tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
